Pemerintah tidak bisa catat pernikahan dua pasangan Rohingya di Aceh Barat

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasangan etnis Rohingya yang melaksanakan prosesi pernikahan di kamp penampungan sementara di belakang Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh, Jumat (17/5/2024) malam. (ANTARA/HO)

Pasangan etnis Rohingya yang melaksanakan prosesi pernikahan di kamp penampungan sementara di belakang Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh, Jumat (17/5/2024) malam. (ANTARA/HO)

Isuaceh.com, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan pemerintah dalam hal ini petugas pencatatan sipil, tidak bisa mencatatkan pernikahan dua pasangan etnis Rohingya yang telah melangsungkan pernikahan di penampungan Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat (17/5/2024).

“Etnis Rohingya ini kan tidak punya dokumen kependudukan yang sah dan identitas resmi, sehingga tidak bisa dicatatkan pernikahan mereka meski mereka sudah menikah,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Saijal Wahbi Seperti dilansir ANTARA di Meulaboh, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah di pencatatan sipil, hanya dilakukan bagi masyarakat non Muslim yang telah dilaksanakan oleh pemuka agama masing-masing.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagi masyarakat Muslim yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi, maka pencatatan pernikahannya tetap dilakukan pencatatan nya di kantor urusan agama (KUA), yang ditandai dengan penerbitan buku nikah kepada masing-masing pasangan.

Namun, khusus bagi pencatatan pernikahan bagi warga berstatus pengungsi, kata dia, sejauh ini belum ada regulasi yang mengaturnya.

Baca Juga:  Polres Aceh Barat terima hibah Rp4,4 miliar untuk pengamanan Pilkada

Saijal Wahbi menyebutkan, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pihaknya juga tidak bisa memberikan dokumen apa pun termasuk pencatatan pernikahan bagi etnis Rohingya, karena status kewarganegaraan etnis tersebut juga belum jelas, tidak ada dokumen kependudukan yang sah, serta tidak ada regulasi yang mengatur terkait pencatatan pernikahan bagi warga asing yang berstatus sebagai pengungsi di Indonesia, demikian Saijal Wahbi.

Sebelumnya, dua pasangan etnis Rohingya masing-masing Zainal Tullah dengan Azizah, dan Zahed Huseen dengan Rufias pada Jumat (17/5/2024) telah melangsungkan pernikahan di penampungan sementara di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh.

Prosesi ijab kabul warga imigran tersebut dipimpin oleh Jabir, seorang imam dari kalangan etnis Rohingya.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Marhajadwal menegaskan pernikahan dua pasangan etnis Rohingya di penampungan sementara di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh, pada Jumat (17/5) merupakan tindakan yang ilegal dan tidak sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.

Baca Juga:  Polisi tangkap 20 warga Aceh Barat main judi slot dan gim daring

Dia menyebutkan pernikahan warga etnis Rohingya ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Marhajadwal juga mengakui beberapa hari sebelum prosesi pernikahan dua pasangan etnis Rohingya tersebut, KUA Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat juga sudah dihubungi oleh petugas UNHCR, dan pihaknya telah memberikan persyaratan untuk menikah, termasuk menyerahkan identitas kependudukan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga nantinya bisa diproses.

Namun hingga pasangan etnis Rohingya menikah, hingga kini persyaratan yang telah diminta tersebut juga belum dipenuhi.

“Tidak mungkin pasangan etnis Rohingya tersebut berhasil memenuhi persyaratan pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena minimal pasangan yang menikah harus sudah berusia 18 tahun plus 1 hari dan harus ada izin pengadilan, serta mereka tidak punya dokumen kependudukan yang resmi,” kata Marhajadwal.(*)

Penulis : Teuku Dedi Iskandar

Editor : Edy M Yakub

Sumber Berita : ANTARA

Berita Terkait

Polres Aceh Barat limpahkan 2 tersangka penganiaya balita hingga meninggal ke jaksa
Laka Lantas di Desa Suak Nie Aceh Barat, Tiga Korban Alami Luka Berat
Polisi tangkap 20 warga Aceh Barat main judi slot dan gim daring
Ratusan aparatur desa di Aceh Barat sudah terima honorarium Rp18 M
Pemkab Aceh Barat gelar lomba senam bagi anak-anak usia dini
Cerita Ayat Suci, Pemuda Aceh Barat Ikut Tes Tamtama Polri dengan Sepatu Robek
Kepala Diskominsa Aceh Barat, Ajak Masyarakat Bijak dalam Menggunakan Medsos
ASN di Aceh Barat mulai terima gaji ke-13, jumlahnya Rp25,5 miliar lebih
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 22:11 WIB

Polres Aceh Barat limpahkan 2 tersangka penganiaya balita hingga meninggal ke jaksa

Selasa, 18 Juni 2024 - 17:20 WIB

Laka Lantas di Desa Suak Nie Aceh Barat, Tiga Korban Alami Luka Berat

Minggu, 16 Juni 2024 - 17:53 WIB

Polisi tangkap 20 warga Aceh Barat main judi slot dan gim daring

Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:00 WIB

Ratusan aparatur desa di Aceh Barat sudah terima honorarium Rp18 M

Jumat, 14 Juni 2024 - 15:40 WIB

Pemkab Aceh Barat gelar lomba senam bagi anak-anak usia dini

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:41 WIB

Cerita Ayat Suci, Pemuda Aceh Barat Ikut Tes Tamtama Polri dengan Sepatu Robek

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:34 WIB

Kepala Diskominsa Aceh Barat, Ajak Masyarakat Bijak dalam Menggunakan Medsos

Rabu, 12 Juni 2024 - 18:43 WIB

ASN di Aceh Barat mulai terima gaji ke-13, jumlahnya Rp25,5 miliar lebih

Berita Terbaru

Euro 2024: Georgia Lawan Republik Ceko Imbang 1-1/ Foto: X Euro2024

Olahraga

Euro 2024: Georgia Lawan Republik Ceko Imbang 1-1

Sabtu, 22 Jun 2024 - 21:58 WIB