Bireuen, – Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan Malaysia, Yang Amat Arif Dato’ Haji Kamal Bashah bin Dato’ Ahmad Tajuddin mengunjungi Kabupaten Bireuen pada Selasa 25 Juni 2024.
Kedatangan Yang Amat Arif Dato’ Haji Kamal Bashah bin Dato’ Ahmad Tajuddin disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Ir. Ibrahim Ahmad, M.Si bersama Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen, Para Unsur Forkopimda Kabupaten Bireuen, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen, dan Para Kepala SKPK terkait.
Kedatangan meraka untuk melaksanakan study banding pelaksanaan hukum Syariah di Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekda Bireuen, Ir. Ibrahim Ahmad, M.Si menjelaskan bahwa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 13 mengatur tentang Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Aceh.
“Peraturan yang mengatur terkait tindak pidana Islam atau yang lebih kenal dengan sebutan Qanun Jinayah juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat,” kata Sekda Bireuen, Ir. Ibrahim Ahmad.
Sekda Ir. Ibrahim Ahmad menambahkan, pelaksanaan Uqubat Cambuk mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 2005 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
Kabupaten Bireuen menjadi Kabupaten pertama di Aceh bahkan di Indonesia yang melaksanakan Uqubat Cambuk tepatnya pada tanggal 24 Juni 2005,” jelas Sekda Ir. Ibrahim Ahmad.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen, Mulyadi, SH menjelaskan bahwa, proses hukum yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen saat ini berjalan berdampingan dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
“Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat,” tambah Mulyadi.(*)
