Para pejabat AS tidak lagi melihat jalan yang jelas untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza karena perundingan gencatan senjata terhenti, lapor Politico, mengutip sumber (19/6).
“Menurut empat pejabat Amerika yang mengetahui kemajuan negosiasi, perwakilan pemerintahan (Presiden AS Joe – red.) Biden semakin ragu bahwa Israel dan Hamas akan mampu mencapai perjanjian gencatan senjata yang komprehensif dalam kerangka saat ini,” kata publikasi menulis.
Salah satu pejabat mengatakan kepada media tersebut bahwa kesulitan dalam mencapai kompromi akan terus berlanjut “setidaknya hingga akhir tahun 2024.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah terus-menerus berusaha membuat Israel dan Hamas menyetujui kesepakatan… Namun tampaknya semuanya tertunda untuk saat ini,” kata juru bicara salah satu kelompok bantuan terbesar yang bekerja di Jalur Gaza kepada publikasi tersebut.
Bahkan jika Hamas dan Israel mencapai gencatan senjata jangka pendek, ada kemungkinan besar gencatan senjata tersebut akan gagal, kata para pejabat AS.
Dewan Keamanan PBB sebelumnya mengadopsi resolusi AS dengan rencana gencatan senjata di Jalur Gaza. 14 negara memberikan suara mendukung. Rusia abstain.
Resolusi tersebut sebagian besar mengulangi proposal gencatan senjata tiga fase di Gaza yang sebelumnya disampaikan Biden kepada publik.
Dokumen tersebut menyerukan Hamas untuk mendukung inisiatif yang “telah diterima Israel.” Teks tersebut juga menyerukan kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan rencana tersebut tanpa penundaan atau prasyarat.
Tahap pertama, menurut resolusi tersebut, mencakup gencatan senjata penuh segera, penarikan pasukan Israel dari daerah berpenduduk di Gaza, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, termasuk yang terluka, lansia dan wanita, serta pertukaran warga Palestina yang ditangkap. Fase kedua melibatkan penghentian permusuhan tanpa batas waktu dengan imbalan pembebasan sandera yang tersisa, serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Pada saat yang sama, resolusi tersebut menekankan bahwa penghentian permusuhan tanpa batas waktu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan para pihak. Fase ketiga dari inisiatif ini melibatkan peluncuran “rencana rekonstruksi multi-tahun” untuk Gaza.
Resolusi tersebut menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Jalur Gaza, termasuk segala tindakan yang mengurangi wilayah kantong tersebut.(*)
