BANDA ACEH – Menteri Perhubungan Budi Karya merespons positif usulan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki agar Bandara Internasional SIM, dijadikan sebagai salah satu pusat pemberangkatan umrah di Indonesia.
Menhub hadir di Aceh bersama para Dirjen Perhubungan Udara, Darat, Laut dan lainnya, serta tiga anggota DPR RI Komisi V, Ruslan M Daud, Irmawan dan Ilham Pangestu dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Sektor Perhubungan di Aceh tahun 2023
“Kita setuju saja Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) dijadikan sebagai pusat pemberangkatan umrah untuk wilayah Indonesia bagian barat, karena peminat umrah dari Aceh, sangat tinggi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya, dalam rapat Koordinasi Pembangunan Sektor Perhubungan di Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/2/2023) di Banda Aceh.
Menhub mengatakan, menurut data yang disampaikan Pj Gubernur Aceh jumlah jamaah umrah yang berangkat dari Bandara Internasional SIM, sebelum bencana covid tahun 2017 – 2019 terus melonjak.
Tahun 2017 jumlah jamaah umroh yang berangkat dari Bandara Internasional SIM mencapai 36.972 orang.
Pada tahun 2018 naik menjadi 72.593 orang dan tahun 2019 naik lagi mencapai 77.670 orang.
Bahkan di masa awal covid 19, tahun 2020, masih ada jamaah yang berangkat umrah dari Bandara Internasional SIM, sebanyak 4.995 orang.
Kondisi ini membuktikan, keinginan masyarakat Aceh dan luar Aceh ingin berangkat umrah, dari Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah cukup besar.
Jika Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengusulkan Bandara Internasional SIM dijadikan sebagai pusat pemberangkatan umrah di Indonesia, boleh saja dan tolong ajak perusahaan travel yang ada di Aceh maupun luar Aceh, mau memusatkan pemberangkatan calon jamaah hajinya dari Aceh,” tutur Budi Karya.
Menhub Budi Karya mengatakan, dalam rapat koordinasi pembangunan sektor perhubungan di Aceh tahun 2023 ini, dirinya sengaja mengajak semua Dirjen dan Direktur yang ada dalam lingkup Kementerian Perhubungan untuk hadir.
Kecuali itu dalam rakor ini juga hadir tiga orang anggota Komisi V DPR RI mitra kerja Kemenhub, yaitu Ruslan M Daud, Irmawan dan Ilham Pangestu.
Kehadiran para Dirjen dan Direktur dalam Rakor Pembangunan Sektor Perhubungan di Aceh tahun 2023, untuk mencatat dan menindaklanjuti hasil rakor yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama agar usulan prioritas untuk percepatan pembangunan sektor perhubungan di Aceh, bisa dinikmati segera hasilnya oleh masyarakat Aceh.
Contohnya usulan Pj Gubernur Aceh, yang meminta Kemenhub untuk mengizinkan Bandara Internasional SIM menjadi pusat pemberangkatan umrah di wilayah barat Indonesia.
Kita oke kan saja. Tapi tolong diajak perusahaan travel untuk menambah jumlah jamaah, agar frekuensi penerbangan umrah dari Aceh ke Madinah atau Mekkah, satu minggu sekali, bisa bertambah menjadi dua atau tiga kali dalam seminggu,” sebut Menhub
Selanjutnya, Pj Gubernur Aceh juga meminta rute dan frekuensi penerbangan perintis di Aceh ditambah dua kali lagi dalam seminggu menjadi enam kali, akan ditambah satu kali penerbangan dulu.
Kemudian minta jalur masuk kapal ke Pelabuhan Kuala Langsa, di Langsa, dikeruk mencapai kedalaman 9 meter, agar kapal barang kapasitas 15.000 ton, bisa masuk merapat ke dermaga Pelabuhan Kuala Langsa untuk ekspor berbagai jenis barang ke luar negeri, juga disetujui menteri.
Selanjutnya Pemerintah Aceh minta Kemenhub membangun Dry Port di Bandara Bener Meriah, agar kegiatan ekspor kopi dan komoditi sayuran lainnya bisa dilakukan melalui Bandara Rembel, Bener Meriah, juga kita setujui. Dua lokasi tersebut akan kami kunjungi pada tanggal 8 Februari 2023 mendatang.
Selain itu, Pemerintah Aceh minta tiga Pelabuhan Laut yang ada di Aceh, yaitu Pelabuhan Krueng Geukuh Lhokseumawe, Malahayati, Aceh Besar dan Kuala Langsa, dioptimalisasikan, dengan cara penambahan peralatan bongkar muat, seperti Crane, Forklif, Tug Boat dan Brekwater, juga mendapat respons positif menteri.
Usulan yang diajukan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, untuk percepatan akses ke luar masuk barang ekpsor dan impor, baik melalui laut, udara dan darat, kita penuhi, setelah dilakukan kajian lebih dahulu, agar setalah dilaksanakan pembangunan, pelabuhan itu bisa beroperasi secara maksimal,” ujar Budi.
Menhub Budi Karya, juga berharap pelabuhan laut dan udara di Aceh yang fasilitasnya sudah memadai, hendaknya bisa dioperasikan sebagai akses ekspor dan impor barang, bermitra dengan pihak pengusaha lokal dan luar Aceh. Misalnya Pelabuhan Sabang dan lainnya.
“Kita siap membantunya, jika ada masalah perizinan dan fasilitas lainnya yang belum tersedia,” pungkas Budi Karya.
Usai memberikan penjelasan dan menanggapi permohonan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Kemenhub memberikan waktu kepada anggota DPR RI asal Aceh yang duduk di Komisi V DPR RI untuk memberikan tanggapan.
Ruslan M Daud mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Menhub Budi Karya, yang telah bersedia hadir dalam Rakor Pembangunan Sektor Perhubungan di Aceh tahun 2023.
Saran dan usul, kata Ruslan M Daud, dalam pengalokasian dana pembangunan sektor perhubungan, tolong untuk Aceh, diberikan sedikit lebih besar, terutama untuk optimalisasi operasional Pelabuhan Udara, Laut dan Darat.
Misalnya, di Aceh banyak pelabuhan laut dan bandaranya, tapi pasca pandemi covid, operasionalnya menurun.
“Tolong Kemenhub kembali memaksimalkannya, agar kegiatan penerbangan dan bongkar muat barang ekspor dan impor di pelabuhan laut tersebut, agar bisa kembali ramai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh, Robby Irza menanyakan soal kelanjutan pembangunan Kereta Api Aceh dan pengoperasian Pelabuhan Laut Lamteng, Pulo Aceh-Pelabuhan Ulee Lheue.
Robby menyarankan kepada Menhub, KMP Papuyu yang melayari dua pelabuhan itu, di pusatkan di Pelabuhan Lamteng, supaya pagi hari ada bahan komoditi yang bisa diangkut dari Lamteng untuk dijual ke Banda Aceh.
Menanggapi pertanyaan Ka Biro Pembangunan Aceh, Menhub Budi Karya menyatakan, untuk saran dan usulan tersebut dirinya minta Dirjen Darat dan Dirjen Laut untuk membuat kembali tindak lanjut dari saran tersebut.[]
